BeritaDaerahHukumPidanaSamosirSumatera Utara

GUBSU Minta Segera Hentikan Illegal Logging Kawasan Danau Toba

Samosir, MULAJADINEWS

Pasca ditetapkannya Kawasan Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 49/2016, Gubernur Sumatera Utara menyurati Bupati Samosir dan Bupati Sekawasan Danau Toba untuk menghentikan penebangan kayu di Kawasan Danau Toba yang berasal dari hutan hak yaitu Hutan Rakyat.

Dalam suratnya nomor 522/7443, pertanggal 15 September 2016, Bupati dikawasan Danau Toba diperintahkan untuk menjaga keberadaan dan kelestarian hutan di Kawasan Danau Toba agar fungsinya sebagai pengatur tata air dapat berjalan dengan baik.

Gubernur juga minta para Bupati di kawasan danau Toba melakukan upaya nyata penghentian penebangan kayu serta kegiatan pengamanan hutan.

“Sehubungan dengan Peraturan Presiden tersebut, diminta kepada Bupati untuk memerintahkan jajarannya menghentikan kegiatan penebangan kayu yang berasal dari hutan hak dikawasan strategis Nasional Danau Toba, serta melaporkannya secara periodik,” Sesuai surat Gubernur Sumatera Utara pada Kamis, (15/9/2016).

Surat Gubernur Sumatera Utara tersebut secara tegas ditindaklanjuti dengan surat Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Utara nomor 522/2088 yang ditujukan kepada Kepala Balai Pengelola Hutan Produksi Wilayah II.

“Menghentikan penebangan kayu disekitar Kawasan Danau Toba yang berasal dari hutan Hak dengan penghentian penerbitan dokumen Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) kayu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” ujar Kadis Kehutanan Sumatera Utara, Halen Purba pada Senin, (29/8/2016).

Surat Halen Purba juga meminta Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah II untuk segera melakukan pembinaan dan evaluasi kepada para Kepala Desa dan tidak lagi menerbitkan SKAU yang berasal dari hutan hak dikawasan Danau Toba serta melakukan evaluasi terhadap penerbit dokumen SKAU yang masih melakukan penerbitan dokumen SKAU.

Ketika hal itu dikonfirmasi kepada Bupati Samosir melalui Asisten II Saul Situmorang, mengaku telah menerima surat tersebut dan akan menindaklanjutinya.

“Bupati Samosir telah menerima surat Pak Gubernur ini, dan akan segera menindaklanjutinya dengan mengeluarkan surat edaran Bupati Samosir untuk menghentikan penebangan hutan dengan alas hak tersebut,” ujar Saul Situmorang ketika dikonfirmasi wartawan pada Rabu, (6/2/2019) dikompleks Kantor Bupati Samosir.

Menurut Saul Situmorang, Bupati Samosir Rapidin Simbolon sangat serius dengan penyelamatan lingkungan khususnya hutan baik hutan lindung maupun hutan alas hak atau hutan rakyat di Samosir, bahkan secara bersinambung melakukan penanaman pohon di daerah tandus Samosir, sehingga program Presiden Jokowi mewujudkan Kawasan Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dapat terwujud.(Red/IWO SAMOSIR)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.