DPN PERMAPAN AKAN BONGKAR INDIKASI KORUPSI DI DAIRI

JAKARTA : mulajadinews.com

Desas desus maraknya Korupsi di sejumlah Instansi Pemerintah se Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara telah menjadi perbincangan hangat. Mulai dari pengurangan spek, pengurangan jumlah hingga pembagian rezeki. Yang dimana keseluruhannya bermuara pada korupsi anggaran.

Hal tersebut diungkapkan Francisco, SH kepada mulajadinews.com hari ini Senin, 5 November 2018 di kantornya jalan Raya tengah Jakarta Timur.

Menurut Ketua Dewan Pengurus Nasional Perkumpulan Masyarakat Pemantau Anggaran (DPN PERMAPAN), untuk mengetahui secara jelas informasi itu pihaknya telah mengirimkan surat permohonan informasi publik ke sejumlah Instansi Pemerintah di Kabupaten Dairi.

“Kami telah mengirimkan surat bernomor 071/Permapan/PI/X/2018 ke kantor Inspektorat Kabupaten Dairi guna memohon dokumen Laporan Hasil Peneriksaan (LHP) pelaksanaan kegiatan di berbagai Dinas, Anggaran Dana Desa (ADD) dan Anggaran Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS). Hal itu kami maksudkan guna mendapatkan informasi secara rinci yang akan kami gunakan sebagai acuan melakukan investigasi”, sebut Frans.

Lebih jauh ia mengatakan bahwa langkah yang mereka tempuh adalah pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sekaligus mendukung Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018.
“Kami sangat berharap pada Pemerintah Kabupaten Dairi dalam hal ini Inspektoratnya menaati amanah UU KIP dan PP 43/2018”, imbuhnya.

Harapan mentaati UU KIP dan PP 43/2018 oleh Frans dimaksudkan sebagai upaya mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan korupsi sebagaiamana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Kami sangat percaya pada Pak Edward Huta Barat, SH selaku Inspektur Kabupaten Dairi akan mematuhi amanah Undang-undang, sehingga dengan demikian Beliau akan memberikan segala data dan informasi untuk membantu tugas masyarakat dalam melakukan fungsi kontrol sebagaimana diamanahkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang layanan Publik, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme”, tutur Frans.

Ketika ditanya apa yang akan mereka lakukan apabila pihak inspektorat tidak memberikan dokumen sesuai permohonan PERMAPAN, Frans mengatakan akan bertindak sesuai Undang-undang yang berlaku. “Sebagai masyarakat yang peduli terhadap penegakan hukum, tentu kami akan lakukan sesuai, prosedur hukum. Langkah-langkah yang akan kami lakukan tentunya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peranserta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara.

Dalam hal ini, kami terlebih dahulu menyampaikan gugatan sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara di Medan. Selaras itu kami akan mengajukan laporan sesuai amanah UU KIP dan mengajukan laporan sesuai amanah UU TPK”, tegasnya.

Menurut Frans, Lembaga Swadaya Masyarakat yang dipimpinnya telah terdaftar di KEMENTRIAN HUKUM dan HAM dengan AHU 0010798. AH. 01.07.TAHUN.2018 dan akan berjuang sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) melakukan pencegahan korupsi di seluruh Nusantara.

“Kami akan komitmen dalam pemberantasan korupsi. Dengan arahan 2 Jendral pensiunan Mabes Polri yaitu Bapak Irjen Pol Drs. Johny Mangasi Samosir, M.Sc (mantan Wakabareskrim) dan Bapak Brigjen Pol Drs. Victor Edison Simanjuntak (mantan Dirtipideksus) kami percaya lembaga kami akan maju dan komit membantu Pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Dan selain Beliau berdua, kami juga membangun komunikasi dengan para petinggi di Mabes Polri, Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan komunikasi yang baik maka kami yakin dan percaya semua laporan kami akan ditindaklanjuti sebagaimana pengalaman kami selama ini”, tutupnya. (Ida).

Be the first to comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.