BeritaPeristiwa

Kapal Sinar Bangun Tenggelam di Perairan Danau Toba : Evaluasi Kadishub & BPBD

Kapal Sinar Bangun sebelum tenggelam

Samosir, mulajadinews.com

Musibah tenggelamnya kapal kayu “Sinar Bangun” di perairan Danau Toba saat mengangkut penumpang dari Simanindo menuju Tigaras, Senin (18/6/2018) pukul 17.30 WIB sore, membuat sejumlah masyarakat angkat bicara dan menyesalkan kejadian tersebut.

Seperti kata Marko P Sihotang, warga Pasar Pangururan, bahwa kejadian ini membuktikan kelalaian pemerintah daerah di kawasan Danau Toba, khususnya Pemkab Samosir dan Simalungun, dalam menjalankan UU No.17 tahun 2008 tentang pelayaran, terlebih penyebab musibah tersebut diduga akibat kelebihan daya tampung penumpang dan barang bawaan (kendaraan sepeda motor).

Mantan anggota DPRD Samosir itu sangat menyesalkan dan ikut prihatin dengan musibah ini. Ia menilai, jika seandainya Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir melakukan pemeriksaan terhadap jumlah penumpang dan kendaraan, tentu tidak akan terjadi kapal yang kelebihan muatan berlayar.

Seharusnya kejadian kapal terbalik bisa dihindari namun saat libur panjang seperti saat ini libur lebaran, ketentuan tentang keselamatan pelayaran seperti data manifest, kelayakan kapal dan kelebihan muatan kerap tidak diperhatikan bahkan hampir tidak pernah dilakukan pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan,” kata Marko P Sihotang saat diwawancarai, Selasa, 19 Juni 2018.

Disisi lain, lanjutnya, jika dugaan penyebab tenggelamnya kapal tersebut karena faktor alam, seharusnya petugas di pos dermaga juga seharusnya melarang kapal berlayar jika diketahui ada cuaca buruk seperti gelombang tinggi dan angin kencang yang bakal mengancam keselamatan pelayaran. “Atau jangan-jangan petugas di dermaga tidak ada?,” ketus Marko.

Tidak hanya soal kelalaian dinas perhubungan, Marko P Sihotang juga geram dengan lambatnya penyelamatan dari BPBD dari Kabupaten Samosir dan Simalungun. Terlebih baru sebulan lalu, 26 Mei 2018 Pemkab Samosir mendapat penambahan fasilitas berupa hibah sebuah kapal patroli cepat dari BNPB.

Nyatanya kapal tersebut tidak disiagakan. Kemana kapal tersebut? Kenapa setelah berjam-jam kejadian, baru muncul. Dinas BPBD Kabupaten Samosir jelas sangat lamban dan tidak sigap. Terlebih, di setiap objek wisata seperti pasir putih Parbaba banyak speed boat yang bisa dipinjam menunggu kapal-kapal penyelamatan lainnya menuju lokasi kejadian, sehingga jumlah yang terselamatkan bisa bertambah. Tapi tidak dilakukan,” katanya.

Marko juga mengaku geram saat menonton video viral yang direkam para penumpang kapal Ferry. Ia mengecam kemudi kapal KMP Sumut yang tidak berani mendekatkan kapalnya ke puluhan korban yang mengapung minta pertolongan.

Ini sangat menyesakkan dada, masa hanya 3 orang yang diselamatkan dari puluhan korban yang masih mengapung minta pertolongan di permukaan danau? Padahal ada sekoci, ada tali, ada pelampung dan ABK yang tentunya pandai berenang. Dimana hati nurani mereka sehingga tega meninggalkan puluhan korban yang berharap besar bisa ditolong?” ungkap Marko.

Dengan tegas Marko meminta agar Kadis Perhubungan, Kadis BPBD dan juru mudik serta ABK KMP Sumut dievaluasi bahkan dipecat saja.

Sementara itu, Suhunan Situmorang, perantau asal Samosir juga turut prihatin. Ia berpesan kepada pemerintah khususnya pemda di sekitaran Danau Toba agar jangan menyepelekan isu keselamatan penumpang, pengunjung, wisatawan.

Karena menurutnya, tidak ada cerita suatu destinasi wisata  direkomendasikan bila aspek keselamatan transportasi dan keamanan lingkungan rendah.

Lagipula, lanjutnya, tanpa pertimbangan wisatawan pun masyarakat lokal harus dilindungi keselamatan mereka dan malah yang paling utama.

Saya meminta agar diaudit semua kelayakan kapal/boat yang melayari Danau Toba. Standarnya ada diatur Dephub. Bila tak lolos, larang dioperasikan; bila dilanggar ada sanksi hukum. Periksa juga semua dasar atau izin menakhodai kapal dan boat, bila tak ada, tindak seraya dididik berdasarkan aturan Dephub,” kata Suhunan Situmorang.

Lanjutnya, agar disediakan 3-4 speedboat bermesin ganda berisi life jackets & buoys (pelampung), yang ditempatkan di tiap wilayah Danau Toba (timur, barat, utara, selatan) dan harus siaga 24 jam dengan nakhoda bergantian berdasarkan aturan shift. Juga dilengkapi alat komunikasi dan masing-masing speedboat minimal mampu memberi pertolongan pertama untuk 150-200 orang.

Rutin melakukan pelatihan save and rescue bagi petugas dan patroli di pinggir-pinggir pantai yang dijadikan pelabuhan dan area wisata. Berkoordinasi dengan pengelola rumah sakit agar selalu siaga tenaga dan ambulans.

Tak butuh biaya besar, hanya sekitar 1,5 milyar rupiah. Bila pemkab-pemkab di kawasan Danau Toba tidak mau, Pemkab Samosir bisa melakukan sendiri karena luas danau yang dimiliki lebih luas dari pemkab lain,” ungkap Suhunan Situmorang.

Dikatakannya, hal itu upaya-upaya rasional karena birokrasi atau lembaga pemerintahan itu memang harus dikelola secara rasional, dikerjakan orang-orang yang berkompeten, dibebani tanggung jawab karena negara membayar upah dan memberi fasilitas lain.

Tak sulit mengerjakan semua itu, tak perlu harus pergi studi-studi banding ke kota lain apalagi ke luar negeri. Yang pokok ialah kesadaran, kemauan, dan tanggung jawab. Sekali lagi, jangan sepelekan itu: keselamatan warga yang sehari-hari menggunakan angkutan danau untuk aktivitas ekonomi dan yang lain,” tegas Suhunan.(Red SBS).

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.