Berita

Camat Pangururan Undang Sejumlah Kepala Desa Bahas TORA

Samosir, Mulajadinews.com  

Dalam rangka menyukseskan pendataan awal kegiatan inventarisasi dan verifikasi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di wilayah Kecamatan Pangururan, Pemerintah Kabupaten Samosir melalui Camat Pangururan mengundang beberapa kepala desa/lurah, BPD, dan tokoh masyarakat.

Sebelumnya, beberapa waktu yang lalu masyarakat Desa Tanjung Bunga yang diwakilkan, Renaldi Naibaho juga telah menyurati Pemerintah Kabupaten Samosir untuk meminta penjelasan terkait TORA dan patok yang dipasang pihak Balai Tata Batas Hutan Provinsi Sumatera Utara di Dusun Sitao-tao.

Acara yang mengundang pihak Desa Tanjung Bunga, Kelurahan Siogung Ogung, Desa Parhorasan, Desa Parbaba Dolok, dan Desa Pardomuan Nauli yang diklaim kawasan hutan lindung, ini dilaksanakan di Aula Kantor Camat Pangururan, Jumat, 08 Juni 2018.

Mengawali acara, Camat Pangururan, Dumosh Pandiangan menyampaikan tujuan pertemuan yang dilaksanakan tersebut. Ia menjelaskan tentang TORA yang merupakan salah satu amanat Nawacita Presiden Joko Widodo. Yang bertujuan meredistribusi lahan kehutanan sekitar 9 juta Ha secara bertahap untuk pertanian guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Juga diarahkan untuk dapat memberikan kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat di dalam kawasan hutan.

“Payung hukum TORA ini adalah Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH),” kata Dumosh Pandiangan.

Dijelaskannya, Pemerintah akan melakukan pola penyelesaian untuk bidang tanah kawasan hutan yang telah dikuasai dan dimanfaatkan masyarakat dengan mengeluarkannya melalui perubahan batas kawasan hutan.

Adapun untuk tahun 2018 ini, lanjut Dumosh, Kabupaten Samosir melalui TORA ini diperkirakan akan memperoleh perubahan kepemilikan lahan dari kawasan hutan menjadi kawasan pemukiman penduduk, fasilitas sosial, persawahan sebesar 12,242,18 Ha dari 70.708, 39 Ha kawasan hutan Samosir dengan rincian hutan lindung, 53.098,46 Ha, hutan produksi tetap, 14.608,07 Ha dan hutan produksi terbatas 1,85 Ha.

“Hal ini sesuai dengan surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 579/Menhut-II/ tentang kawasan hutan di Sumatera Utara seluas 3.055.795 Ha,” kata Dumosh.

Tidak hanya tanah perorangan yang diusulkan melalui pemerintah desa, bisa juga yang mengklaim wilayahnya sebagai tanah adat, ulayat, dan lainnya mengusulkan melalui yayasan, lembaga sosial, keagamaan, masyarakat adat akan tetapi harus memiliki akte notaris sebagai legalitas.

Jika sudah diusulkan, nantinya tim akan mengidentifikasi dan memverifikasi tanah tersebut. Selanjutnya, jika disetujui akan dikeluarkan dari kawasan hutan

Saat sesi tanya jawab, sejumlah masyarakat salah satunya masyarakat Desa Tanjung Bunga mempertanyakan terkait pematokan tanda sebagai kawasan hutan oleh Balai Tata Batas Hutan Provinsi Sumatera Utara beberapa bulan yang lalu di beberapa titik di Desa Tanjung Bunga yakni di Dusun Sitao-tao.

“Kami Masyarakat Tanjung Bunga tidak terima jika daerah kami diklaim sebagai kawasan hutan padahal sudah ratusan tahun secara turun temurun nenek moyang kami mendiami wilayah tersebut. Kenapa baru sekarang diklaim dengan pematokan di beberapa titik. Masa kami harus bermohon ke pemerintah atas tanah kami lewat TORA ini?,” kata salah tokoh masyarakat Tanjung Bunga, A. Datar Nadeak.

Menanggapi hal tersebut, Camat Pangururan, Dumosh Pandiangan turut menyesalkan tindakan pihak Balai Tata Batas Hutan yang tidak berkomunikasi dengan kepala desa atau masyarakat saat mematok. “Tapi harus kita maklumi bahwa mereka melakukan itu berpedoman dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan di Sumatera Utara. Itu makanya mereka mematok tanpa harus izin ke masyarakat,” katanya.

Meski begitu, lanjutnya, bukan berarti Desa Tanjung Bunga tidak bisa dilepaskan dari kawasan hutan. Melalui TORA ini, kawasan Desa Tanjung Bunga dan desa lainnya di Kecamatan Pangururan yang diklaim sebagai kawasan hutan bisa dilepaskan permukiman dan tanah persawahannya menjadi milik pribadi.

“Namun jika masyarakat Desa Tanjung Bunga menolak TORA ini, karena berpotensi tidak keseluruhan tanahnya dilepas dari kawasan hutan, tetap bisa menempuh jalur lain yakni dengan mengusulkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa daerah tersebut bukan area kehutanan,” kata Camat Pangururan.(SBS).

Keterangan photo: Camat Pangururan saat melakukan pertemuan dengan sejumlah kepala desa membahas TORA.(Suriono Brandoi).

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.