APLIKASI TRANSPORTASI ONLINE WAJlB KENA PAJAK DAN KESEJAHTERAAN DRIVER DI INDONESIA

Jakarta, mulajadinews.com

Direktur Eksekutif Labour Institute (Lukman Hakim) mengadakan press confrence tentang aplikasi online terutama tentang soal pajak yang berlokasi di Up2Yu Resto and Cafe, Ibis Budget Cikini (Samping Taman Ismail Marzuki/Tim).

Adapun point-point dalam pertemuan ini adalah :

1. Kontribusi positif aplikasi online terhadap kehidupan dan ekonomi masyarakat sudah terbuktl. Manfaatnya telah dirasakan oleh masyarakat.

2. Keuntungan dan nllai perusahaan aplikasi mengalami peningkatan yang sangat sigmfikan hanya dalam beberapa tahun.

3. Hubungan kemitraan antara aplikasi dan driver tidak berjalan seimbang dann transparan. Driver dalam posisi yang dllemahkan. Kesejahteraan driver sudah sulit meningkat niial perusahaan apllkasl meningkat.

4. Pemerintah harus mengambil manfaat yang Iebih strategis dari keberadaan aplikasl transportasi online yaitu melalui kontribusi pajak dari aktivitas aplikasi online. Dari aktivitas bisnls apliaski transportasi online ini pemerintah kehilangan potensi pajak hingga belasan trilyun setiap tahun. Saat inl Rl baru berhasil menarik pajak sebesar 1 % saja. Aturan pajak 1% (PPh Final) menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 dikenakan pada wajib pajak pribadi dan badan yang memiliki omzet usaha kurang darl Rp 4,8 miliar dalam setahun. Persoalannya apakah Gojek dan Grab merupakan UKM yang hanya beromzet tidak Iebih dari 4,8 Milliar.Sedangkan masih ada pasal lain yang dapat disesuaikan dan diterapkan, antara lain adalah :

a. PPh pasal 17 (jenis-jenis tarif pajak) yang besarnya hingga 30 %.

b. Adanya tax treaty (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda/PSB). Misalnya antara RI dan Malaysia yang ditandatangani 12 September 1991, pajak dari penghasilan usaha (profit bisnis) dapat di kenakan pajak sebesar tidak melebihi 12,5%. Pemilik Grab seharusnya dapat dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan ini. Demikian juga dengan para investor dan pemilik saham Gojek yang sudah tidak Iagi di kuasai oleh anak bangsa.

c. PPh Pasal 22 (Pajak Penghasilan Pasal 22). Menurut UU (Undang-undang) Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 tahun 2008, PPh Pasal 22 (Pajak Penghasilan Pasal 22) adalah: Bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap Wajib Pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Contoh : Go food seharusnya dapat dikategorikan dalam pasal ini.

d. PPh 21 dari driver masih memungkinkan asalkan pendapatan driver dapat melebihi PTKP yaitu Rp 4,5 juta per bulan. Namun saat ini penghasilan berkisar 3 – 4 juta rupiah. Dan yang paling sesuai dengan asas ekonomi dalam konstitusi adaiah dalam wadah badan hukum koperasi.

5. Penyedia aplikasi online harus tunduk dan wajib mentaati aturan di Indonesia, dan harus bersikap kooperatif dalam mencari solusi saling menguntungkan.

6. Kesejahteraan driver harus dijamin oleh pemerintah dengan memposisikan mereka sebagai pelaku UKM dengan kendaraannya kemudian mendorong dan membantu mereka membuat wadah usaha bersama berlandaskan kegotong royongan yaitu koperasi. Sembari melarang koperasi yang sudah ada yang nota bene bukan koperasi oleh dan untuk driver, menjadi wadah driver, karena sudah menyalahi prinsip-prinsip koperasi Indonesia. Sehingga hubungan dengan penyedia apIikasl sebagai mitra bisnis yang berhak mendapatkan keuntungan dari bisnis tersebut. Dari koperasi pemerintah juga dapat kontribusi pajak.

7. Para pemilik kendaraan pribadi dan Pemerintah tidak boleh terjebak dalam membuat regulasi yang memungkinkan driver sebagai pekerja layaknya transportasi konvensional, karena akan menuai banyak masalah dari para pemilik kendaraan pribadi yang beroperasi online yaitu mendorong perusahaan IT menjadi perusahaan transportasi. Masih dimungkinkan jika penyedia aplikasi membuat anak perusahaan transportasi sendiri. Dari skema ini mungkin pemerintah akan dapat pajak tambahan, akan tetapi Iambat laun akan menggerus keberadaan pemilik kendaraan pribadi, apalagi jika koperasi tidak di dorong oleh pemerintah secara konkrit. Namun pemerintah seharusnya lebih memilih mendorong driver membuat koperasi sebagai penyelenggara transportasi, seperti kopami, kowanbisata, kopaja dan lain lain tapi berbasis IT. Hubungan bisnis selalu akan lebih menguntungkan daripada hubungan kerja/mitra kerja.

8. Gojek dan Grab harus merupakan BUT (Bentuk Usaha Tetap) dan menjadi subyek pajak di Republik Indonesia, karena telah meraup keuntungan bisnis dari rakyat dan negara Indonesia.

9. Pemerintah harus tegas membuat regulasi dengan melakukan proses yang benar dan tidak asal jadi. Jadi memang membutuhkan penyesuaian ditingkat undang-pundang harus segera dilakukan. sembari membuat regulasi sementara yang mengikat terkait pajak aplikasi trans online.

10. Pemerintah harus hati-hati atas tawaran Gojek menjadi agen pajak yang menfasilitasi pembuatan NPWP dengan alasan keamanan data. Lebih baik pemerintah melakukan pengembangan teknologi informasi sendiri yang Iebih aman.

Oleh karena itu pemerintah kedepan harus lebih dapat melakukan penyesuaian regulasi secara lebih fleksibel untuk urusan strategis dan yang memerlukan kecepatan sesuai perkembangan jaman, sehingga bangsa Indonesia tidak berlarut-larut menanggung kerugian yang besar.

Bangsa ini tidak boleh merasa senang saja atas kehadiran aplikasi karena lebih efisien. Bangsa ini harus mendapatkan lebih dari sekedar kemudahan teknis. (Red 080)

Be the first to comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.